Beranda Desain Perkembangan Desain Indonesia Zaman Prasejarah Sampai Dampak Revolusi Industrinya

Perkembangan Desain Indonesia Zaman Prasejarah Sampai Dampak Revolusi Industrinya

27 Sedikit Membaca
0
0
1,743
Perkembangan Desain Indonesia Zaman Prasejarah dan Dampak Revolusi Industrinya

Perkembangan Desain Indonesia – Sudah terbukti bahwa negara indonesia optimis dan bahagia dibandingkan negara-negara lainnya karena hasil survei Gallup International pada bulan oktober – desember 2017 melandasinya. Perkembangan yang signifikan ini terjadi karena perjuangan dari zaman dulu sampai sekarang ini.

Sebelum indonesia merdeka sudah banyak sekali berdatangan negara-negara luar yang datang dan mempengaruhi kebudayaan indonesia sekaligus mempengaruhi bentuk kebudayaan di nusantara, beberapa kebudayaan tersebut seperti kebudayaan cina, hindu, islam dan barat. Arti dari kebudayaan sendiri berawal dari bahasa jawa kuno ( Sansekerta ) yaitu buddhayah, buddayah sendiri bentuk jamak dari kata buddhi yang artinya budi dan akal dan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jika kita lihat dari bahasa inggris kebudayaan sendiri disebut culture yang berasal dari kata latin colere yang mempunyai arti mengolah atau mengerjakan.

Berbeda dengan sejarah desain diartikel sebelumnya, jika di luar negeri menggunakan gua sebagai patokan sejarah desain sekarang di indonesia menggunakan seni rupa nusantara/kebudayaan dibawah ini.

Baca juga :

Perkembangan Desain Indonesia Zaman Prasejarah dan Dampak Revolusi Industrinya

Zaman Prasejarah

Zaman prasejarah adalah periode dimana unsur-unsur atau pengaruh kebudayaan Hindu/Buddha, Islam dan Barat belum sampai di kepulauan Nusantara. Zaman ini memiliki ciri budaya yang paling tua dan murni. Benda- benda bersejarah (yang kemudian diketegorikan sebagai karya seni rupa) pada periode ini tidak jauh berbeda dengan bentuk karya seni rupa dari kebudayaan prasejarah dibelahan dunia lainnya. Karya seni rupa yang dihasilkan pada periode ini adalah Lukisan, Bangunan Megalit, Seni patung/arca dan Seni kriya.
Pola kehidupan dan sistem kepercayaan masyarakat yang hidup pada masa itu sangat mempengaruhi bentuk-bentuk karya seni yang dihasilkannya. Benda-benda prasejarah yang kemudian dikategorikan sebagai karya seni ini umumnya memiliki nilai magis atau dibuat dengan landasan keyakinan terhadap kekuatan tertentu yang ada diluar manusia. (animisme dan dinamisme). Semakin unik atau besar ukurannya semakin besar pula daya magis yang dimilikinya.
Berdasarkan jenisnya benda-benda (karya) seni rupa prasejarah ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

  1. Seni Lukis
  2. Bangunan Megalitik
  3. Seni Patung/Arca
  4. Seni Kriya

Zaman Hindu Budha

Periode Hindu-Buddha pada perkembangan seni rupa di Nusantara sering pula disebut sebagai era seni rupa Klasik. Pengaruh yang datang berangsur-angsur dari Persia, Cina dan India secara perlahan diadaptasi oleh masyarakat di kepulauan Nusantara. Secara positif sekitar abad V dapat dikatakan kebudayaan India telah masuk dan berasimilasi dengan kebudayaan Nusantara. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha ini pengaruhnya meluas diseluruh kepulauan Nusantara kecuali di sebagian wilayah Indonesia Timur. Periode ini berlangsung antara abad V hingga abad XV Masehi.

Benda-benda yang dukategorikan karya seni rupa peninggalan dari zaman ini diantaranya seni arsitektur, seni patung/arca, seni relief dan benda-banda kriya. Seni Arsitektur mendominasi karya seni rupa penninggalan zaman ini terutama bangunan-bangunan sakral seperti candi. Baberapa diantaranya sangat terkenal seperti candi Prambanan dan Borobudur di Jawa Tengah. Candi borobudur bahkan menjadi salah satu dari “Tujuh Keajaiban Dunia”.

Seperti halnya zaman presejarah, pola kehidupan dan sistem kepercayaan masyarakat yang hidup pada masa itu sangat mempengaruhi bentuk-bentuk karya seni yang dihasilkannya. Benda-benda prasejarah yang kemudian dikategorikan sebagai karya seni ini umumnya memiliki nilai sakral atau dibuat dengan landasan keyakinan terhadap Hindu dan Buddha atau penghormatan terhadap penguasa yang dianggap titisan atau keturunan dewa.

Berdasarkan jenisnya benda-benda (karya) seni rupa yang berkembang pada zaman Hindu-Buddha ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

  1. Seni Arsitektur
  2. Seni Relief
  3. Seni Patung/Arca
  4. Seni Kriya

Zaman Seni Rupa Islam

Walaupun kebudayaan Islam telah masuk ke kepulauan Nusantara sejak abad VII, tetapi kekuasaan politik yangdipengaruhi kebudayaan Islam baru muncul sekitar abad XIII. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, jenis kesenian (seni rupa) yang) berkembang sejak masuknya pengaruh kebudayaan Islam sangat dipengaruhi kebudayaan asal dari mana penyebar agama Islam tersebut berasal.
Pada perkembangannya di Nusantara, kebudayaan Islam ini bahkan berasimilasi dengan kebudayaan masyarakat setempat yang sudah dipengaruhi terlebih dahulu oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Proses asimilisi dan akulturasi ini bahkan memperkaya khasanah seni budaya Nusantara.

Benda-benda yang dukategorikan karya seni rupa peninggalan dari zaman ini diantaranya seni arsitektur, seni relief/hias ornamen kaligrafi dan benda-banda kriya. Seni Arsitektur peninggalan zaman ini terutama diantaranya bangunan- bangunan sakral seperti masjid dan makam serta bangunan profan seperti istana. Selain mengadaptasi kebudayaan Hindu dan Buddha, seni bangunan pada masa ini dipengaruhi pula dengan bentuk-bentuk bangunan asli daerah. Sifat dari kebudayaan Islam yang dibawa dan berkembang di kepulauan Nusantara ini menyebabkan munculnya berbagai ragam bentuk mesjid diberbagai daerah di Nusantara. Berdirinya mesjid agung dilingkungan pusat pemerintahan pada setiap daerah di Indonesia merupakan pengaruh dari sistem pemerintahan yang di wariskan kebudayaan Islam di Indonesia.

Seperti halnya zaman sebelumnya, pola kehidupan dan sistem kepercayaan masyarakat yang hidup pada masa itu sangat mempengaruhi bentuk-bentuk karya seni yang dihasilkannya. Benda-benda budaya yang kemudian dikategorikan sebagai karya seni yang berkembang pada zaman ini tidak hanya yang memiliki nilai sakral atau dibuat dengan landasan keyakinan terhadap agama atau penghormatan terhadap penguasa. Banyak benda-benda profan di buat untuk keperluan sehari-hari. Keyakinan untuk tidak menggambarkan mahluk hidup pada kebudayaan Islam menyebabkan seni lukis dan patung tidak terlalu berkembang. Kondisi ini justru menyebabkan seni relief dan ukir serta seni ornamentik yang berlandaskan tulisan kaligrafi berkembang pesat. Benda-benda kriya seperti Batik, wayang, dan benda-benda pusaka berkembang pada masa ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan sebelumnya (Hindu- Buddha) dan dengan kepercayaan masyarakat setempat.

Dampak Revolusi Industri Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi dan Politik di Indonesia

Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan Inggris khususnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang sosial munculnya golongan buruh yang hidup menderita dan berusaha berjuang untuk memperbaiki nasib. Gerakan kaum buruh inilah yang kemudian melahirkan gerakan sosialis yang menjadi lawan dari kapitalis. Bahkan kaum buruh akhirnya bersatu dalam suatu wadah organisasi, yakni Partai Buruh. Di bidang ekonomi, perdagangan makin berkembang. Perdagangan lokal berubah menjadi perdagangan regional dan internasional. Sebaliknya, di bidang politik, Revolusi Industri melahirkan imperialisme modern.

Perubahan di bidang politik

Sejak VOC dibubarkan pada tahun 1799, Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Pindahnya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan pemerintah Belanda tidak berarti dengan sendirinya membawa perbaikan. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa dan penderitaan penduduk jajahan tidak berubah. Usaha perbaikan bagi penduduk tanah jajahan tidak dapat dilaksanakan karena Negeri Belanda sendiri terseret dalam perang dengan negara-negara besar tetangganya. Hal ini terjadi karena Negeri Belanda pada waktu itu diperintah oleh pemerintah boneka dari Kerajaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dalam situasi yang demikian, Inggris dapat memperluas daerah kekuasaannya dengan merebut jajahan Belanda, yaitu
Indonesia.

Hindia Belanda di Bawah Daendels (1808–1811)

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda ada dua golongan yang mengusulkannya.

  1. Golongan Konservatif dengan tokohnya Nenenberg yang menginginkan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC.
  2. Golongan Liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp yang menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang dilakukan oleh VOC agar digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan mudah dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan yang
dikemukakan oleh kaum Liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels. Sebagai gubernur jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia, Daendels banyak melakukan langkah-langkah baru dalam pemerintahan. Daendels mengadakan perombakan pemerintahan secara radikal, yakni meletakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Langkahlangkah tersebut, antara lain:

  1. Pemerintahan kolonial dipusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal.
  2. Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan prefecture. Hal ini untuk mempermudah administrasi pemerintahan.
  3. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah pemerintahan prefect.
  4. Mengadakan pemberantasan korupsi dan penyelewengan dalam pungutan (contingenten) dan kerja paksa.
  5. Kesultanan Banten dan Cirebon dijadikan daerah pemerintah Belanda yang disebut pemerintah gubernemen.
  6. Berbagai upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan.

Pada awal pemerintahannya, Daendels menentang sistem kerja paksa dan merombak sistem feodal. Akan tetapi, tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris menyebabkan Daendels terpaksa harus mengadakan penyerahan kerja paksa secara besar-besaran (dengan menggunakan pengaruh penguasa pribumi) untuk membangun jalan-jalan dan benteng-benteng pertahanan.

Demikian juga karena kas negara kosong menyebabkan ditempuhnya caracara lama untuk mengisi kas negara. Dengan demikian, kehidupan rakyat pribumi tetap menderita. Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan Inggris dan terpaksa menyerah. Dengan demikian, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris.

Masa pemerintahan Raffles (1811–1816)

Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan bagian dari jajahannya di India. Gubernur Jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang berkedudukan di Calcuta (India) kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur (wakil gubernur) untuk Indonesia (Jawa). Raffles didampingi oleh suatu badan panasihat yang
disebut Advisory Council. Tugas yang utama adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan, serta keuangan. Sebagai seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Indonesia (Jawa). Selain bidang pemerintahan, ia juga melakukan perubahan di bidang ekonomi. Ia hendak melaksanakan kebijaksaaan ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasar kebebasan sesuai dengan ajaran liberal. Langkah-langkah yang diambil oleh Raffles dalam bidang pemerintahan dan ekonomi adalah sebagai berikut.

  1. Mengadakan penggantian sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial ala barat. Untuk memudahkan sistem administrasi pemerintahan, Pulau Jawa dibagi menjadi delapan belas karesidenan.
  2. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Dengan demikian, mereka bukan lagi sebagai penguasa daerah, melainkan sebagai pegawai yang menjalankan tugas atas perintah dari atasannya.
  3. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.
  4. Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik semua tanah yang ada di daerah tanah jajahan dan para penggarap sawah adalah penyewa tanah pemerintah. Oleh karena itu, para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Sewa tanah atau landrente ini harus diserahkan sebagai suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk. Sistem sewa tanah semacam itu oleh pemerintah Inggris dijadikan pegangan dalam menjalankan kebijaksanaan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Sistem ini kemudian juga diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda.

Perubahan di Bidang Sosial Ekonomi

Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan baik di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan rakyat Belgia), maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas berat itu, Van Den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Untuk itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia dan dilakukan dengan sistem paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) Van Den Bosch menyusun program kerja sebagai berikut.

  1. Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.
  2. Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
  3. Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

Apa yang dilakukan oleh Van Den Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan nama sistem tanam paksa atau cultuur stelsel. Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van Den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles). Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eskploitasi agraria semaksimal mungkin.

Akibat Tanam Paksa Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

  1. Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
  2. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.
  3. Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
  4. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.
  5. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis.

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849) dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Penyakit busung lapar (hongorudim) juga berkembang di mana-mana.

Akibat Tanam Paksa Bagi Belanda

Apabila sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda berdampak sebagai berikut.

  1. Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
  2. Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.
  3. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.
  4. Kas Negeri Belanda yang semula kosong, dapat terpenuhi.
  5. Berhasil membangun Amsterdam menjadi kota pusat perdagangan dunia.
  6. Perdagangan berkembang pesat.

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khusunya Jawa, menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti golongan pengusaha, Baron Van Hoevel, dan Edward Douwes Dekker. Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa.

Sesudah tahun 1850, kaum Liberal memperoleh kemenangan politik di Negeri Belanda. Mereka juga ingin menerapkan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum Liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta, dan agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka harus diberi kebebasan berusaha.

Sesuai dengan tuntutan kaum Liberal maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan-pekebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat. Oleh karena itu masa ini sering disebut zaman Liberal. Selama
masa ini kaum swasta barat membuka perkebunan-perkebunan seperti, kopi, teh, gula dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatera Timur. Selama zaman Liberal tersebut (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

Kekayaan alam Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa telah membawa kemerosotan kehidupan, dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berikut.

  1. Adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat pada abad ke-19, sementara itu jumlah produksi pertanian menurun.
  2. Adanya sistem tanam paksa dan kerja rodi yang banyak menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak pengusaha sehingga membawa korban bagi penduduk.
  3. Dalam mengurusi pemerintahan di daerah luar Jawa, pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangan dari daerah Jawa sehingga secara tidak langsung Jawa harus menanggung beban keuangan.
  4. Adanya sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk.

Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 yang mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengadakan penghematan, seperti menekan uang sewa tanah dan upah kerja baik di pabrik maupun perkebunan.

Pada akhir abad ke-19 muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik itu menganjurkan untuk memperbaiki rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. Van Deventer yang menuliskan buah pikirannya dalam majalah De Gids (Perinstis/Pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal politik etis atau politik balas budi. Gagasan Van Deventer terkenal dengan nama Trilogi Van Deventer.

Berbagai Sumber :

Terima kasih telah membaca Perkembangan Desain Indonesia Zaman Prasejarah dan Dampak Revolusi Industrinya.
Semoga bermanfaat.

Muat Artikel Oleh Firnandus
Muat Artikel Mengenai Desain

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Periksa Juga

Pengertian Desain Produk, Sejarah dan Asosiasinya Di Indonesia

Pengertian Desain Produk, Sejarah dan Asosiasinya Di Indonesia – Sebenarnya dari awa…